Jakarta, CNBC Indonesia – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat terdapat 99 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbasis batu bara, yang berpotensi ikut perdagangan karbon tahun ini. Jumlah ini setara dengan 86% dari total PLTU Batu Bara yang beroperasi di Indonesia.
Hal ini sebagaimana disampaikan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara dalam seminar nasional bertema “Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca dan Peluang Perdagangan Bursa Karbon di Indonesia” di Balikpapan, Senin, (14/8/2023).
Selain dari subsektor pembangkit listrik, perdagangan karbon di Indonesia juga akan diramaikan oleh sektor lain yang akan bertransaksi di bursa karbon seperti sektor Kehutanan, Perkebunan, Migas, Industri Umum, dan lain sebagainya.
Mirza pun mengatakan, POJK yang akan menjadi aturan pendukung dalam penyelenggaraan perdagangan karbon melalui bursa karbon dan Surat Edaran OJK (SEOJK)nya sebentar lagi terbit.
“Optimisme kita untuk mencapai target penyelenggaraan perdana unit karbon di Bursa Karbon adalah pada kuartal empat tahun ini,” tutur Mirza.
Diketahui, pemerintah menargetkan penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dengan target tanpa syarat (usaha sendiri) sebesar 31,89% dan bersyarat (partisipasi internasional) 43,2% pada tahun 2023, sesuai dokumen Enhanced NDC tahun 2022.
Adapun dalam pemberitaan sebelumnya, pemerintah menargetkan, PLTU yang ikut dalam perdagangan karbon tahun ini mencakup PLTU di atas 100 Megawatt. Selanjutnya akan bertambah seiring waktu, yaitu PLTU di atas 50 Megawatt pada 2024 seluruh PLTU dan PLTG di 2025.
[Gambas:Video CNBC]
Artikel Selanjutnya
Pasar Ribuan Triliun, RI Pede Bursa Karbon Jalan September
(fsd/fsd)
Quoted From Many Source
