5 Fakta BSD dan PIK Jadi PSN, Rupanya Direkomendasikan Sandiaga dan Budi Gunadi: Okezone Aje

Uncategorized39 Dilihat

JAKARTA – Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso memaparkan tentang proyek Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 dan pengembangan kawasan terpadu Bumi Serpong Damai (BSD) yang masuk dalam Rencana Strategis Nasional (PSN) tahun 2024.



Susi menjelaskan masuknya Proyek PIK 2 atas rekomendasi Menteri Pariwisata dan Pembangunan Ekonomi Sandiaga Uno. Hal ini sejalan dengan pengembangan pariwisata hijau yang digagas mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

“Nah, PIK itu dari Menteri Pariwisata dan Perdagangan karena itu bagian dari green goal, sudah tertulis, jadi bukan kawasan PIK,” kata Susi saat ditemui di Persatuan Pusat Perekonomian, Jakarta, Rabu, 2 April 2024.

Berikut 5 fakta BSD dan PIK menjadi PSN, Senin, (8/4/2024).

1. Alasan PIK menjadi PSN

Menurut Susi, hal ini dikarenakan di kawasan PIK 2 terdapat ekosistem mangrove yang harus dilestarikan. Ia mengatakan, saat ini proses pengembangan proyek PSN untuk PIK 2 masih menunggu Menteri Kebijakan Perekonomian (Permenko).

“Yang ditanyakan teman-teman, PIK itu bukan kawasan (perumahan) PIK yang selama-lamanya, ada yang namanya pembangunan pesisir (coastal development) yang ada mangrovenya, ada ruang terbuka hijau. Ini alasannya kan? 1 PSN harus hadir “1 rekomendasi khusus dari Menteri Teknologi sebagai sektor dan ruang angkasa,” jelas Susi.

Ikuti Berita Okezone di berita Google

Dapatkan berita terkini dengan segala berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang
klik disinidan nantikan kejutan lainnya

2. BSD direkomendasikan oleh Menteri Kesehatan

Keputusan pengembangan kawasan terpadu BSD ini dibenarkan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin.

“BSD juga begitu, bukan kawasan industri BSD, tapi di sana Menteri Kesehatan sudah memberikan rekomendasi untuk bidang kesehatan, apalagi ada penelitian ilmiah. Tapi di luar kegiatan akademik dan sebagainya. Jadi tidak. BSD luasnya sekitar 56 hektare, yang penting nanti “sesuai rekomendasi teknis menteri,” kata Susi.

Baca Juga  Apa jadinya jika Akulaku tidak membayar? : Ekonomi Zona Atas

3. Tidak semua PSN mendapat anggaran APBN

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menjelaskan, tidak semua PSN langsung menerima uang dari APBN.

Akibat perubahan status PSN juga terjadi perubahan metode proyek dari yang sebelumnya diminta (dewan pemerintah) menjadi tidak diinginkan (organisasi komersial).

4. Tanyakan saja Statusnya

“Tidak masalah APBN, misalnya Jalan Pelabuhan II Jakarta Utara, yang ditanyakan hanya lokasinya saja, tapi semuanya (badan usaha), karena sudah tidak punya hak, yang lain masih belum punya. uang yang ada di PUPR.” kata Menteri Basuki di Gedung DPR, Senin, 1 April 2024.

5. PIK dan BSD telah mengadakan perjanjian

Basuki mengaku proyek PIK 2 dan pembangunan BSD sudah masuk dalam kesepakatan rapat tingkat menteri. Pembangunan proyek ini merupakan proyek yang tidak diminta (unsolicited project) yang diprakarsai dan didanai oleh para pelaku usaha.

Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *