Ini Aturan Produk Impor Usai Tinjauan Jokowi Cek di Sini: Okezone Economy

Uncategorized28 Dilihat

JAKARTA – Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024. Aturan ini sekaligus mengubah Permendag 36/2023 tentang larangan pembatasan (lartas) produk impor.

Dari rapat internal di Istana, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan instruksi untuk merevisi Permendag 36/2023. “Hasil rapat tersebut telah diputuskan Menteri Kebijakan Perekonomian 8/2024,” kata Perdana Menteri Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dari Antara, di kantor Badan Koordinasi Perekonomian di Jakarta, Jumat (17/5/ 2024).

Penerbitan Permendag 8/2024 bertujuan untuk mengatasi permasalahan yang timbul akibat pemberlakuan Permendag 36/2023 juncto 3/2024 jo 7/2024 yang meningkatkan impor dan menambah persyaratan izin impor dalam bentuk peraturan teknis (pertek).

Sejak diberlakukan pada 10 Maret 2024, pemuatan peti kemas sudah banyak dilakukan di pelabuhan-pelabuhan utama, seperti Tanjung Priok, Tanjung Perak, Tanjung Emas, dan lain-lain, karena belum diterbitkannya Izin Pindah Impor (PI) dan pembatasan impor. sejumlah produk, seperti baja, pakaian, produk tekstil, produk kimia, produk elektronik, dan produk lainnya.

Jumlah kontainer yang menunggu sebanyak 17.304 kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok dan 9.111 kontainer di Pelabuhan Tanjung Perak.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan 8/2024, sejumlah libur izin impor pun dilakukan.

Untuk produk obat tradisional dan suplemen kesehatan, kosmetik dan perlengkapan rumah tangga, kantong dan katup, yang dalam Permendag 36 dibatasi dengan penambahan PI dan Laporan Surveyor (LS), kembali ke ketentuan Permendag 25/2022 yang hanya mewajibkan LS tanpa PI.

Terhadap produk peralatan elektronik, alas kaki, pakaian, dan asesorisnya yang dibatasi dengan penambahan persyaratan teknis pada Permendag 36/2023, dikembalikan ke Permendag 25/2022 menjadi tanpa pertek.

Peraturan Menteri BUMN 8/2024 telah diterbitkan, diumumkan, dan dilaksanakan hari ini. Peraturan Menteri Perdagangan ini juga digunakan untuk menyelesaikan permasalahan barang masuk mulai 10 Maret 2024.

Baca Juga  Ungkap Bonus Demografi, Ganjar: Tidak ada investasi yang lebih baik kecuali sumber daya manusia: Okezone Country

Ikuti Berita Okezone di berita Google

Dapatkan berita terkini dengan segala berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang
klik disinidan nantikan kejutan lainnya

Menanggapi terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan 8/2024, Airlangga meminta para pelaku usaha segera mengajukan kembali proses izin impor, baik terkait PI maupun teknologi industri sejumlah produk.

Bagi peti kemas gantung yang tidak dapat mengajukan izin impor, dapat juga mengajukan seluruh prosedur izin impor.

Perdana Menteri Airlangga juga meminta seluruh kementerian/lembaga (K/L) terkait untuk mendukung percepatan penyelesaian permasalahan izin impor, khususnya Kementerian Perdagangan untuk mendorong percepatan penerbitan PI dan Kementerian Perindustrian untuk mempercepat penerbitan PI. penyelesaian prosedur teknis.

Sedangkan perusahaan/perusahaan teknis lainnya mendukung percepatan dan penyelesaian permasalahan izin impor.

Sedangkan untuk kelompok produk non-komersial non-komersial dan untuk penggunaan pribadi, peraturan lebih lanjut akan diluncurkan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai melalui Menteri Keuangan (PMK). Perubahan PMK tersebut akan menentukan daftar barang yang dikenakan pembatasan impor.

Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *