Ini yang Dilakukan Presiden Jokowi dengan Rp 3.325,1 Triliun di 2024: Okezone Economy

Uncategorized150 Dilihat

JAKARTA – Belanja domestik Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2024 direncanakan sebesar Rp3.325,1 triliun. Jumlah tersebut dibagi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp2.467,5 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp857,6 triliun.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan BPP akan digunakan untuk memperkuat ketiga fungsi APBN. Pertama, tugas divisi ini adalah mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi ekonomi.

Pada tahun 2024, pemerintahan Presiden Jokowi akan fokus antara lain pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan investasi untuk meningkatkan produktivitas.

Selain itu, pemerintah juga akan melanjutkan proyek-proyek strategis dan pelaksanaan rencana nasional, termasuk melanjutkan pembangunan IKN dan menyelenggarakan pemilu, kata Sri dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-6 Masa Sidang I Tahun 2023-2024 di Jakarta, Rabu. (21/9/2023).

Kedua, fungsi distribusi adalah menjaga keseimbangan distribusi sumber daya ekonomi antar sektor, antar kelompok keluarga, dan antar masyarakat. Hal ini dilakukan dengan berbagai kebijakan dan program pembangunan yang diarahkan pada pengembangan bidang dan sektor penting yang berpotensi mempercepat pembangunan yang lebih seimbang.

Di sisi lain, penyaluran sistem jaminan sosial akan semakin efektif dan tepat sasaran. Pada tahun 2024, sistem jaminan sosial akan menyalurkan sebesar Rp493,5 triliun, termasuk melalui Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 10 juta keluarga penerima manfaat. (KPM), program kartu sembako untuk 18,8 juta KPM dan berbagai program pemberdayaan UMKM, termasuk melalui hibah KUR yang dialokasikan Rp 47,8 triliun,” jelas Sri.

Ikuti Berita Okezone di berita Google


Selain itu, pemerintah juga akan fokus pada program pengentasan kemiskinan ekstrem dan pengentasan kemiskinan.

Baca Juga  Pekerja Panen Sagu di Riau Diserang Harimau: Okezone News

Ketiga, fungsi stabilisasi adalah instrumen APBN digunakan untuk menjaga stabilitas dan keseimbangan fundamental perekonomian, baik melalui berbagai program pengendalian tambahan, stabilisasi harga dan menjaga daya beli masyarakat, termasuk melalui pemberian subsidi dan kompensasi serta dukungan anggaran untuk ketahanan pangan dan energi,” tambah Sri.

Selain itu, TKD diarahkan untuk mendukung transformasi perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan, yang dilakukan melalui koordinasi kebijakan keuangan pusat dan daerah, peningkatan kualitas pengelolaan TKD, peningkatan pemanfaatan perhatian TKD pada sektor-sektor utama, koordinasi kebijakan dan pembagian TKD. mengatasi stagnasi, kemiskinan, dan inflasi, serta mendorong pemerintah daerah memanfaatkan TKD untuk kegiatan produktif dan menarik investasi guna memperluas penciptaan lapangan kerja.

“Untuk pengentasan kemiskinan telah dialokasikan bantuan keuangan langsung desa sebesar Rp10,6 triliun dengan sasaran 2,96 juta KPM,” tutup Sri.

Konten di bawah ini disajikan oleh Pengiklan. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam konten ini.

Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *