Keputusan MK, KPU Sebut Pimpinan Daerah Lanjut Pilpres 2024 Wajib Punya Izin Presiden: National Okezone

Uncategorized27 Dilihat

JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan sudah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang permohonan pengujian penerapan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) tentang batasan usia minimal calon Presiden dan Wakil Presiden 40 tahun atau pengalaman menjadi pemimpin daerah.

Putusan MK yang dimaksud adalah perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang diajukan mahasiswa UNS yakni Almas Tsaqibbirru Re A. Atas dasar itu, KPU akan menguji PKPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Seleksi Peserta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.




“KPU akan menyesuaikan norma dalam PKPU Nomor 19 Tahun 2023 dengan putusan Mahkamah Konstitusi,” kata Anggota Kelompok Perencanaan Teknis KPU Idham Holik saat konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (16/10/2023).

Meski demikian, Idham menegaskan, para pemimpin daerah yang ingin maju pada Pilpres 2024 harus meminta izin kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal itu sebagaimana tercantum dalam Pasal 171 ayat 1 dan ayat 4 UU Pemilu.

“Seseorang yang menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, pejabat tinggi, wakil bupati, walkot, wakil ketua partai politik, atau gabungan partai politik peserta pemilu sebagai calon presiden wajib meminta izin kepada presiden. , “kata Idham saat membacakan kalimat Pasal 171 ayat 1 UU Pemilu.

Ayat 4 Surat permohonan izin gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walkot, wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan kepada KPU oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagai buku pertanyaan. untuk calon presiden,” kata Idham saat membacakan kalimat Pasal 171 ayat 4 UU Pemilu.

Sekadar informasi, Mahkamah Konstitusi mengabulkan pengujian penerapan Pasal 169 huruf q UU Pemilu yang diajukan mahasiswa UNS yakni Almas Tsaqibbirru Re A dalam perkara nomor 90/PUU-XXI/2023.

Baca Juga  Update Perang Rusia-Ukraina, Serangan Rudal Hantam Kafe di Ukraina Tewaskan 50 Orang: Okezone News

Ikuti Berita Okezone di berita Google


Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman mengatakan, Mahkamah mempunyai kewenangan mengadili permohonan negara. Pemohon mempunyai kewajiban hukum untuk mengajukan permohonan.

“Permohonan Pemohon sah sebagian,” ujarnya.

Dalam putusannya, Anwar menyebut Pasal 169 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tentang batasan usia 40 tahun bagi Calon Wakil Presiden bertentangan dengan Undang-Undang Tahun 1945.

Apabila hal tersebut tidak berarti ia telah/sedang menduduki jabatan yang ditunjuk melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah. Oleh karena itu, Anwar memerintahkan agar keputusan tersebut diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia apabila diperlukan.

Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *