Membuka! Ini Alasan Febri Diansyah Mundur dari SYL Lawyers: National Okezone

Uncategorized65 Dilihat

JAKARTA -Pengacara dan mantan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Februari Diansyah mengungkap alasannya mengundurkan diri sebagai penasihat hukum Syahrul Yasin Limpo (SYL). Ia mengungkapkan, alasan pengunduran dirinya tidak bisa dikaitkan dengan dirinya karena organisasi antikorupsi telah melarangnya bepergian ke luar negeri.

Hal itu diungkapkannya saat menjadi saksi dalam sidang kesepakatan dan kepuasan antara Kementerian Pertanian (Kementan) dengan orang bernama SYL yang merupakan pengacara dan dua manajernya.

Awalnya, Hakim anggota Fahzal Hendri menanyakan kepada Febri kapan dia berhenti berkomunikasi dengan SYL. Febri mengatakan, komunikasi terakhirnya terjadi pada pertengahan November 2023, bersamaan dengan dicabutnya kekuasaan legislatif.

BACA JUGA:

Hakim Fahzal kemudian membenarkan apakah Febri mengundurkan diri atau SYL mencabut kekuasaan legislatifnya. “Ditinggalkan bukan, pasrah abang?” tanya Hakim Fahzal di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (3/6/2024).

“Iya tentu saya sampaikan dulu kepada Pak Syahrul bahwa saat itu Yang Mulia sudah mulai melarang kami pergi ke luar negeri, lalu kami jelaskan kepada Pak Syahrul,” jawab Febri yang dihentikan hakim.

“Baiklah, sebentar. Apakah Anda menjelaskan bahwa Anda dicekal atas perintah Komisi Pemberantasan Korupsi?” tanya hakim.

“Karena permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi,” jawab saksi.

BACA JUGA:

Febri menjelaskan, bukan hanya dirinya yang terkena banned saat itu. Namun hal tersebut juga dialami oleh dua rekannya.

“Termausk (Rasamala) Aritonang?” tanya hakim.

“Dengan Rasamala Aritonang, bersama satu sama lain, mitra kami yang bukan anggota rombongan juga dilarang keluar negeri,” jawab Febri.

Karena pelarangan tersebut, Febri mengaku mengundurkan diri secara sukarela sebagai penasihat hukum SYL.

Lanjut Febri, alasan dirinya tidak bisa mendampingi SYL saat ditangkap karena dia salah satu pihak yang mengusut kasus tersebut, yang juga menjadi perhatiannya.

Baca Juga  Pengendara Sepeda Motor Tewas dalam Dugaan Penyerangan di Makassar, Polisi Periksa 8 Saksi: Laporan Okezone

“Dilarang keluar negeri, lalu setelah dilarang keluar negeri, kamu berkomunikasi dengan apa?” tanya hakim.

“Betul, saya datang ke Pak Syahrul, saya jenguk Pak Syahrul, saya jelaskan begini, ‘Pak Syahrul, kami sudah diminta sebagai saksi dalam tahap penyidikan’, dan ketika Pak Syahrul, seingat saya, pada tanggal 13 Oktober waktu itu Pak Syahrul ditangkap. Saya datang ke KPK dan mereka tidak mengizinkan saya mendampingi Pak Syahrul saat itu karena saya diminta,” jawab saksi.

Kedua, kemajuan dan perkembangan di awal November, lalu saya dilarang bepergian ke luar negeri selama enam bulan ke depan dan saya katakan kepada Pak Syahrul, ‘Jangan sampai keadaan saya atau keadaan kita menjadi beban tambahan bagi Pak Syahrul. ‘, lanjut Ilaye Febri.

Berdasarkan informasi tersebut, Febri mengatakan SYL berniat mencabut kuasanya.

“Yah, itu sebabnya, kan?” tanya hakim.



Ikuti Berita Okezone di berita Google

Dapatkan berita terkini dengan segala berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang
klik disinidan nantikan kejutan lainnya

“Saya sudah sampaikan dan akhirnya Pak Syahrul mempertimbangkan pengajuan tersebut dan langkah selanjutnya adalah pencabutan kekuasaan legislatif,” jawab saksi.

Perlu diketahui, SYL pernah menjadi tersangka kasus dugaan pemberangkatan dan kepuasan di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan). Dalam kasus ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menetapkan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Kasdi Subagyono dan Direktur Bahan dan Peralatan Kementerian Pertanian Muhammad Hatta sebagai tersangka.

Ketiganya kini berstatus terdakwa dalam kasus tersebut, banyak persidangan yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Kepada SYL, Komisi Pemberantasan Korupsi pun menetapkan tersangka terkait dugaan TPPU.

Baca Juga  Pemuda dan pelajar menyambut Alam Ganjar dengan antusias di Makassar: Okezone News

“Kami menduga SYL melanggar Pasal 3 dan atau 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi,” Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat. (13/52/2024).

Menindaklanjuti Saluran WhatsApp Okezone untuk update berita baru setiap hari

Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *