Pelayanan Pengawasan dan Penganggaran, Ketua DPR Minta AKD Ikuti Hasil Laporan BPK: National Okezone

Uncategorized14 Dilihat

JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri pemaparan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun 2023, Senin (8/7/2024).

Puan menilai peramalan WTP wajib dilakukan oleh semua perusahaan. “Perkiraan WTP ini harus mendorong instansi pemerintah/perusahaan untuk mampu meningkatkan kinerjanya dengan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat,” kata Puan melalui keterangan tertulis, Senin (8/7/2024).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), diingatkan bahwa fungsi dan kewajiban DPR adalah penyiapan undang-undang, anggaran, dan pengawasan Pemerintah. Salah satunya dengan menindaklanjuti hasil pengujian pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan BPK.

DPR juga wajib memantau pelaksanaan undang-undang, APBN, dan peraturan pemerintah. Atas dasar itu, Puan meminta para panitia dan materiil panitia (AKD) DPR menjadikan laporan BPK ini sebagai acuan dalam membuat pengaturan kerja dengan Pemerintah.

Hasil uji BPK ini dapat menjadi bahan masukan bagi dewan khususnya dewan dan AKD lain di DPR RI untuk membahas dan menindaklanjuti bidang pengawasan dan kegiatan anggaran melalui rapat kerja dan dengar pendapat dengan lingkup kerjanya masing-masing. . mitra,” ujarnya.

Di sisi lain, Puan mengapresiasi BPK RI yang telah melaksanakan kegiatan pemeriksaan dengan efisiensi tinggi.

“Pemberian Rencana Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada LHP LKPP Tahun Anggaran 2023 merupakan bukti nyata upaya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara semakin membaik,” kata Puan.

Ikuti Berita Okezone di berita Google

Dapatkan berita terkini dengan segala berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang
klik disinidan nantikan kejutan lainnya

Baca Juga  10 Situs Download Lagu MP3 Gratis : Okezone Techno

“Mudah-mudahan dengan rencana WTP ini, kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan negara semakin meningkat. “Kami berharap semua pihak terus berkomitmen menjaga transparansi dan akuntabilitas guna mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera,” imbuhnya.

Laporan BPK tersebut disampaikan BPK Indonesia dalam acara yang digelar di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat, Senin (8/7/2024). Acara ini dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin. LHP dan LKPP tahun 2023 dikirimkan langsung oleh Ketua BPK RI Isma Yatun.

LKPP sendiri merupakan laporan statistik APBN tahun 2023 yang terdiri dari Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) dan 84 Laporan Keuangan Perusahaan/Perusahaan (LKKL). Hasil LKPP tahun 2023 merupakan rencana WTP ke-8 yang diselenggarakan Pemerintah sejak tahun 2016.

Menindaklanjuti Saluran WhatsApp Okezone untuk update berita baru setiap hari

Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *