Pernyataan Jokowi soal Presiden Tak Bisa Terima Partai di Pilpres Berbahaya Bagi Demokrasi: National Okezone

Uncategorized94 Dilihat

JAKARTA – Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyatakan presiden dan menteri boleh menerima partai dalam Pilpres asalkan tidak menggunakan sumber daya negara pada Kamis 24 Januari 2024 menuai kontroversi.

Pernyataan Jokowi tersebut dinilai melanggar prinsip demokrasi elektoral dan berpotensi melanggar pelaksanaan pemilu di Indonesia secara langsung dari pimpinan tertinggi negara.




“Kami sebagai warga khawatir perkataannya dipublikasikan saat kampanye sedang berlangsung. Hal ini melemahkan demokrasi. Apakah ini berarti bahwa banyak kejahatan yang tersebar luas di masyarakat dapat dianggap normal, sesuatu yang dapat ditoleransi?” kata Natalia Soebagjo, Ketua Persatuan Kawal Pemilu dalam jumpa pers bersama di Jakarta, Kamis (25/1/2024).

Pernyataan tersebut mengisyaratkan agar semua pihak memahami dukungan Presiden Joko Widodo dalam memenangkan pemilu 2024 karena putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden nomor urut 2 menyusul Prabowo Subianto.

Natalia menambahkan, pernyataan Presiden tersebut semakin mengejutkan karena dilontarkan dengan latar belakang pesawat Indonesia dan didampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga calon presiden nomor urut 2, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan TNI Angkatan Darat. Kepala Staf Maruli Simanjuntak di Bandara Halim Perdanakusuma.

“Segala sesuatu dalam situasi ini ditanggung oleh pajak rakyat. Para pilot yang diberi bintang lima pada topinya, jaketnya, bahkan gaji yang diterimanya dalam jabatannya sebagai pegawai, termasuk pekerjaan Bandara Halim, semuanya dibayar dari pajak rakyat. “Tidak pantas kalau informasi itu disampaikan, katakanlah di lembaga negara seperti itu,” kata Natalia.

Erry Riyana Hardjapamekas selaku Ketua Dewan Pengawas Persatuan Pemilih menambahkan, Presiden sebagai Kepala Negara harus berdiri di atas segala golongan dan kepentingan.

Baca Juga  Didukung Ganjar, Relawan Bangun Masyarakat Peternakan Kelapa Hibrida di Sumsel: Okezone News

Presiden Joko Widodo tidak boleh melanggar undang-undang yang melarang pejabat negara yang memiliki akses terhadap program, anggaran, dan materi negara menggunakan situs tersebut untuk memenangkan hati seorang peserta pemilu.

“Presiden sebagai pengelola sistem keuangan dan urusan masyarakat harus menggunakan kekuasaannya untuk kemajuan dan pembangunan negara. “Yang terpenting, dalam pemilu, kita harus berada di atas semua partai dan memberikan contoh kepada aparatur sipil dan bersenjata untuk tidak selalu bersikap netral karena harus mengabdi kepada semua pihak di kota tanpa diskriminasi dan tanpa bias,” ujarnya.

Ikuti Berita Okezone di berita Google

Dapatkan berita terkini dengan segala berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang
klik disinidan nantikan kejutan lainnya

Menurut Titi Angraini, salah satu pendiri Persatuan Kawal Pemilu yang juga pendiri tieludem, pernyataan Presiden Jokowi hanya mengacu pada ketentuan Pasal 281 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 yang berbunyi: “Kampanye pemilu yang melibatkan Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota harus memenuhi ketentuan: (a) Tidak berlaku fasilitas dalam jabatannya, kecuali untuk fasilitas keamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan (b) Mengambil cuti di luar tanggung jawab negara.

Bahkan, dalam UU No. 7 Tahun 2017, khususnya pada Pasal 282 UU No. 7 Tahun 2017 melarang “wakil negara, pengurus organisasi, dan wakil pekerja dalam jabatan negara, serta pimpinan desa, mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam periklanan.”

“Presiden Jokowi dan seluruh menterinya adalah pejabat negara yang mempunyai kewajiban menjaga netralitas dalam pemilu. Mereka dilarang melakukan tindakan atau mengambil keputusan yang menguntungkan peserta pemilu tertentu, termasuk pada masa kampanye. “Jika mereka melakukan perbuatan yang menguntungkan peserta pemilu tertentu, maka hal itu dapat digolongkan sebagai tindak pidana pemilu,” kata Titi.

Baca Juga  Simpan 1,5 Kg Sabu di Sepatu, 2 Pemuda Tertangkap: Okezone Megapolitan

Termasuk juga tindakan Menteri yang melakukan tindakan tertentu yang menguntungkan peserta pemilu tertentu yang menentang kampanye pemilu. Selain itu, tindakan tersebut tidak dilakukan pada musim liburan di luar tanggung jawab negara, tambahnya.

Selain itu, dalam pasal lain yakni Pasal 283 Ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 juga memuat ketentuan yang mengatur wakil negara dan pegawai negeri dilarang melakukan kegiatan yang mengarah pada penindasan terhadap peserta pemilu sebelum, pada saat, dan setelah kampanye.

Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah pejabat negara, khususnya presiden dan menteri, melakukan tindakan yang dapat menguntungkan peserta pemilu tertentu. Larangan ini berlaku pada seluruh tahapan pemilu, mulai dari sebelum kampanye, saat kampanye, hingga setelah kampanye.

“Kalau pidato Presiden diumumkan sebagai pengumuman hal-hal tersebut, bagaimana implementasinya di tingkat semua yang berada di bawah Presiden, mulai dari Gubernur hingga Kepala Desa? Penyimpangan dari prinsip demokrasi elektoral yang terdapat dalam UU No. 7 Tahun 2017 akan membuat demokrasi Indonesia mundur,” tutupnya.

Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *