Persatuan Perempuan Indonesia Minta Pemerintahan Demokrasi dan Supremasi Hukum: National Okezone

Uncategorized95 Dilihat

JAKARTA – Tempat aksi wanita Indonesia Massa Istana mulai bubar usai tampil di Silang Monas, Jakarta Pusat, Jumat (8/3/2024).

Dari pantauan MNC Portal Indonesia, ratusan pengunjuk rasa bubar pada pukul 12.11 WIB setelah sebelumnya melakukan aksi unjuk rasa dan long march dari depan kantor. Bawaslu RI untuk berangkat ke istana Presiden.

Namun karena tidak diberi tempat untuk tampil di depan istana, para peserta pertunjukan berbicara di Penyeberangan Monas yang berada di dekat Pertunjukan Kuda.

Sebelum bubar, ratusan perempuan membuat tanda hak pilih perempuan, di mana poster anti-pemerintah ditempel di kotak bertanda ‘hak pilih perempuan’.

“Sampai saat ini permintaan Jokowi hanya perempuan yang boleh memilih. Tapi aksi ini kami ingin menunjukkan suara perempuan, bukan itu, tapi untuk kelangsungan negara dan sebagainya,” Ajeng, pengelola situs di Komando mobil.

Dari pantauan di tempat, lapor di tempat bila peserta oposisi sudah bubar dan terlihat agak tertekan. Namun tidak menimbulkan kemacetan parah.

Sebelumnya, Ketua Aksi Aliansi Perempuan Indonesia Mutiara Ika mengutarakan tuntutan aksi perempuan Indonesia ke Istana yang berlangsung bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional pada Jumat (8/3/2024).



Ikuti Berita Okezone di berita Google

Dapatkan berita terkini dengan segala berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang
klik disinidan nantikan kejutan lainnya

Peserta aksi menanyakan tiga poin penting, salah satunya meminta pemerintah dan negara mendukung demokrasi dan supremasi hukum yang kuat.

Pertama, kita membela dan menuntut pemerintah dan negara kita mendukung demokrasi dan supremasi hukum, kata Ika kepada wartawan di Silang Monas, Gambir, Jakarta Pusat.

Baca Juga  Atta Halilintar Ultah, Ini Doa Ibunda Lenggogeni Faruk : Okezone Celebrity

Lebih lanjut, mereka juga meminta pemerintah segera menerapkan kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan perempuan Indonesia, salah satunya dengan disahkannya Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT).

Kedua, segera mengesahkan kebijakan-kebijakan yang memang diinginkan perempuan, salah satunya RUU PPRT dan juga mencabut semua kebijakan yang sangat memiskinkan perempuan seperti UU Cipta Kerja, kata Ika.

Terakhir, Ika mengungkapkan, pemerintah akan segera menyelesaikan banyak pelanggaran HAM berat, baik yang terjadi di masa lalu maupun saat ini.

“Terakhir, kami mohon agar banyak pelanggaran HAM berat, baik dulu maupun sekarang, diusut dengan baik ke pengadilan,” tutupnya.

Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *