Wamen BUMN kaget pendanaan pembangunan perumahan minim: Okezone Economy

Uncategorized20 Dilihat

JAKARTA – Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo menyampaikan dukungan pendanaan untuk pengembangan dunia usaha lingkungan rumah atau perumahan lokal dianggap miskin.

Meskipun ekosistem domestik di Indonesia memiliki banyak pelaku, namun tidak ada dukungan pendanaan dalam pembangunan sehingga terkendala anggaran.

Faktanya, kita perlu membangun rumah atau perkemahan yang layak untuk masyarakat. Saat ini pemerintah melalui Dinas PUPR hanya memberikan pembiayaan kepada pembeli atau konsumen melalui skema Kebijakan Pembiayaan Perumahan (FLPP).

FLPP merupakan bantuan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang dikelola oleh Kementerian PUPR.

Di sisi lain, pemerintah belum melaksanakan dukungan tersebut terhadap pembangunan perumahan. Meski begitu, pengembang membutuhkan modal besar untuk bisa memproduksi perumahan yang layak bagi MBR.

“Ini terus kita dorong, usulan perumahannya apa, dukungan pemerintahnya apa? Dan memang 2-3 tahun terakhir ini Pak Budi dan Pak Nixon juga kebingungan, karena ekosistem ini pemainnya banyak. “Bapertarumnya ada, macam-macam, tapi produk pendanaan pembangunannya belum ada,” kata Tiko saat ditemui media di Jakarta Barat, Senin (13/5/2024).

Diakuinya, pendanaan pada bisnis rumahan juga menghadapi tantangan. Padahal Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan sudah tersedia.

Ikuti Berita Okezone di berita Google

Dapatkan berita terkini dengan segala berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang
klik disinidan nantikan kejutan lainnya

Karena itu, Tiko mengatakan ada usulan agar usulan FLPP dikaji ulang dan bisa disamakan dengan skema kredit usaha manusia (KUR) dengan subsidi bunga. Terkait persoalan ini, sudah banyak pihak terkait yang duduk bersama untuk membahas persoalan tersebut.

“Dari segi pendanaan bagi nasabah, saya kira sudah jelas, meski FLPP agak menantang bagi BTN karena menggunakan skema float. “Hal ini sudah kami diskusikan dengan Pak Herry untuk mengubah rencana FLPP ke depan, seperti model KUR, hibah berdasarkan bunga,” jelasnya.

Baca Juga  Tarif Staf KPPS Pemilu 2024 per Hari atau per Bulan? Simak penjelasannya: Okezone Economy

“Jadi ke depan kelompok keuangannya akan semakin luas. Namun yang harus disampaikan kepada Pak Basuki dan Menteri Keuangan adalah tidak ada model pendanaan untuk pengembang, lanjut Tiko.

Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *